Produk impor dari Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia tetap wajib mematuhi regulasi sertifikasi halal resmi melalui skema Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan BPJPH demi menjamin masyarakat yang sehat dan kuat. Klaim bahwa kesepakatan dagang terbaru menghapus kewajiban label halal untuk produk impor AS adalah informasi yang tidak benar. Produk yang telah disertifikasi oleh lembaga AS yang diakui (seperti IFANCA) tidak perlu diuji ulang dari awal, melainkan hanya perlu melalui proses registrasi administratif di BPJPH.
Mengapa BPJPH Mengakui Standar Halal dari Amerika Serikat?
Banyak masyarakat khawatir mengenai standar halal dari negara non-Muslim, namun Kepala BPJPH mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat memiliki standar halal yang sangat ketat dan telah diimplementasikan selama puluhan tahun. Kami di Mutu Institute melihat bahwa sistem penjaminan mutu di lembaga internasional seringkali sejalan dengan prinsip ketertelusuran (traceability) dalam standar halal Indonesia.
Berikut adalah alasan utama pengakuan tersebut:
- Sejarah Panjang Kepatuhan Halal: Lembaga seperti Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA) telah berdiri dan menerapkan standar halal sejak tahun 1974.
- Skema Kerja Sama MRA: Terdapat Mutual Recognition Agreement yang sah antara BPJPH dengan lembaga sertifikasi halal di AS yang sudah berlaku sebelum kesepakatan dagang bilateral terbaru disahkan.
- Transparansi Regulasi: Seluruh proses penilaian dan akreditasi lembaga luar negeri dilakukan secara terbuka tanpa ada standar yang disembunyikan.
Bagaimana Mekanisme Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri Bekerja?
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021, produk impor yang masuk ke Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Untuk produk AS yang sudah tersertifikasi oleh lembaga yang masuk dalam daftar MRA BPJPH, mekanismenya adalah sebagai berikut:
- Importir memastikan produk disertifikasi oleh lembaga yang diakui BPJPH (contoh: IFANCA).
- Importir tidak perlu melakukan pendaftaran sertifikasi reguler (uji lab dan audit pabrik dari awal).
- Importir cukup mengajukan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) melalui portal SIHALAL BPJPH.
- Setelah verifikasi dokumen selesai, BPJPH akan menerbitkan Nomor Registrasi yang wajib dicantumkan berdampingan dengan logo halal negara asal.
Berdasarkan pengalaman kami mendampingi peserta pelatihan dan konsultasi halal di Mutu Institute, banyak pelaku usaha importir melakukan kesalahan fatal dengan mengira bahwa produk yang sudah memiliki logo halal dari negara asal bisa langsung diedarkan di Indonesia secara bebas. Padahal, tanpa adanya proses registrasi SHLN di BPJPH, produk tersebut berpotensi tertahan di bea cukai atau terkena sanksi administratif saat beredar di pasaran.
Apa Saja Kategori Produk Impor AS yang Mendapat Pengecualian Sertifikasi?
Berdasarkan kesepakatan dagang yang ditandatangani pada Februari 2026, pemerintah Indonesia memang memberikan beberapa penyesuaian untuk memperlancar arus perdagangan. Namun, penyesuaian ini sangat spesifik pada kategori produk tertentu.
| Kategori Produk Impor AS | Wajib Registrasi Halal BPJPH | Syarat Izin Edar Tambahan |
| Makanan & Minuman (F&B) | Ya (Wajib Mutlak) | Izin Edar BPOM (MD/ML) |
| Bahan Baku (Raw Material) | Ya (Via Skema MRA) | SKI BPOM / Karantina |
| Kosmetik | Dikecualikan (Sesuai kesepakatan) | Wajib Izin Edar BPOM |
| Alat Kesehatan (Medical Devices) | Dikecualikan (Sesuai kesepakatan) | Wajib Izin Edar Kemenkes / BPOM |
| Barang Manufaktur Umum | Dikecualikan | Standar SNI (Jika Berlaku) |
Catatan: Pengecualian sertifikasi halal pada kosmetik dan alat kesehatan impor tetap mensyaratkan izin edar ketat dari BPOM untuk menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat.
Di Mana Anda Bisa Mempelajari Regulasi Impor dan Jaminan Produk Halal?
Memahami dinamika regulasi halal, khususnya terkait produk impor dan skema MRA, sangat krusial agar bisnis Anda terhindar dari kerugian akibat gagal edar. Jika perusahaan Anda merencanakan impor produk atau membutuhkan pemahaman mendalam terkait implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), para pakar di Mutu Institute siap membantu. Tingkatkan kompetensi tim Anda melalui program Pelatihan Penyelia Halal tersertifikasi di Mutu Institute untuk memastikan kepatuhan regulasi secara efektif dan efisien.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah logo halal luar negeri (seperti IFANCA) diakui secara hukum di Indonesia?
Ya, logo halal dari lembaga luar negeri diakui secara hukum di Indonesia jika lembaga tersebut telah menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan BPJPH. Namun, importir tetap wajib meregistrasikan sertifikat tersebut ke BPJPH sebelum produk dijual ke konsumen.
Berapa lama proses registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) di BPJPH?
Secara regulasi, jika seluruh dokumen (termasuk sertifikat halal asal, komposisi, dan surat penunjukan importir) dinyatakan lengkap dan valid di sistem SIHALAL, proses penerbitan nomor registrasi SHLN umumnya memakan waktu 3 hingga 5 hari kerja.
Bagaimana cara mengecek daftar lembaga sertifikasi halal luar negeri yang diakui BPJPH?
Daftar resmi lembaga sertifikasi halal luar negeri (LHLN) yang telah diakreditasi dan memiliki MRA dengan Indonesia selalu diperbarui secara berkala dan dapat diakses langsung secara publik melalui situs web resmi BPJPH Kementerian Agama RI.
Tetap terhubung bersama kami untuk mendapatkan insight, informasi terbaru, serta pengetahuan seputar sistem jaminan halal, sertifikasi halal, dan pengembangan kompetensi halal.
Ikuti kanal resmi kami:
- Instagram: @lsp_hsi
- Twitter/X: @lsp_hsi
- TikTok: @lsp_hsi
- LinkedIn: Halal Syariah Indonesia
- YouTube: LSPHSI
- Facebook: LSP HSI
- Website: www.lsphsi.com
Untuk informasi pelatihan halal, sertifikasi kompetensi, peluang kerja sama, atau konsultasi langsung, silakan hubungi kami melalui:
Email: info@lsphsi.com
Phone/WhatsApp: 0819-1880-0012
Kami siap mendampingi perjalanan Anda dalam memperkuat pemahaman halal, meningkatkan kompetensi, dan memastikan penerapan sistem halal yang kredibel dan berkelanjutan.